BAB
1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti
kesempurnaan atau keseluruhan. Intergasi sosial dimaknai sebagai proses
penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan
masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk
apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas
teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial.
Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah
pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan.
Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan
pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau
lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka yang
berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan
yang selaras (harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana
unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam
keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara
penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari
unsur - unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai Integrasi
Sosial (Theodorson & Theodorson, 1979 dalam Danandjaja, 1999).
Integrasi nasional adalah usaha dan proses
mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya
keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui,
Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun
wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita
bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya
budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan
sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita
ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter
atau manusia manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa
Indonesia.
Agar penulis tidak menyimpang jauh dari materi yang
dibahas, maka penulis ingin menyusun makalah ini secara sistematis. Dalam hal
ini penulis ingin membahas mengenai integrasi nasional. Agar masyarakat
khusunya pelajar maupun mahasiswa dapat mengetahui betapa pentingnya integrasi
nasional bagi bangsa indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apa Pengertian Integrasi Nasional ?
1.2.1
Apa Pentingnya Integrasi Nasional ?
1.2.2
Apa Maksud dari Pluralitas Masyarakat
Indonesia ?
1.2.3
Bagaimana Mewujudkan Integrasi Nasional
di Indonesia ?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1
Mengetahui Pengertian Integrasi Nasional.
1.3.2
Mengetahui Pentingnya Integrasi Nasional.
1.3.3
Mengetahui Maksud dari Pluralitas
Masyarakat Indonesia.
1.3.4
Mengetahui Mewujudkan Integrasi Nasional
di Indonesia.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Integrasi Nasional
Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti
kesempurnaan atau keseluruhan. Intergasi sosial dimaknai sebagai proses
penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan
masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila
sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial,
nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial.
Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah
pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan.
Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan
pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau
lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka yang
berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan
yang selaras (harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana
unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam
keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara
penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari
unsur - unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai Integrasi
Sosial (Theodorson & Theodorson, 1979 dalam Danandjaja, 1999).
Integrasi nasional adalah usaha dan proses
mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga
terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita
ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan
ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa
karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau
mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain
menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang
baru.
Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Nasional
sebagai berikut:
1. Faktor
sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
2. Keinginan
untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
3. Rasa
cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan
merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
4. Rasa
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh
banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
5. Kesepakatan
atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan
UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan
bahasa Indonesia.
Faktor-Faktor Penghambat Integrasi Nasional
sebagai berikut:
1) Masyarakat
Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan
dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut,
ras dan sebagainya.
2) Wilayah
negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh
lautan luas.
3) Besarnya
kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan,
kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
4) Masih
besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil
pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan
kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.
5) Adanya
paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan
kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.
Contoh Wujud Integrasi Nasional, antara
lain sebagai berikut:
a) Pembangunan
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia
yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah
terdapat anjungan dari semua propinsi di Indonesia (waktu itu ada 27 provinsi).
Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di
provinsi itu, misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan
sebagainya.
b) Sikap
toleransi antarumat beragama, walaupun agama kita berbeda dengan teman,
tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati.
c) Sikap
menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayan daerah lain, bahkan mau
mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatra, belajar
menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari
semua propinsi di Indonesia, di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah juga
terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia, yaitu
masjid (untuk agama Islam), gereja (untuk agama Kristen dan Katolik), pura
(untuk agama Hindu) dan wihara (untuk agama Buddha). Perlu diketahui, bahwa
waktu itu agama resmi di Indonesia baru 5 (lima) macam.
Contoh-Contoh
Pendorong Integrasi Nasional :
a.
Adanya rasa keinginan untuk bersatu agar
menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang.
b.
Rasa cinta tanah air terhadap bangsa
Indonesia
c.
Adanya rasa untuk tidak ingin terpecah
belah, karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat sulit.
d.
Adanya sikap kedewasaan di sebagian
pihak, sehingga saat terjadi pertentangan pihak ini lebih baik mengalah agar
tidak terjadi perpecahan bangsa.
e.
Adanya rasa senasib dan sepenanggungan
f.
Adanya rasa dan keinginan untuk rela
berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya kedamaian
Bentuk Integrasi
Nasional sebagai berikut :
§ Asimilasi, yaitu
pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli.
§ Akulturasi,
yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli
Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh
unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (saafroedin bahar, 1998).
“mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan
terpusah-pisah. Menurut howard wrigins (1996), integrasi berarti penyatuan
bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang
lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu
bangsa. Jadi menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari
banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat yang besar.
Tentang integrasi, myron weiner (1971)
memberikan lima definisi mengenai integrasi yaitu :
a.
Integrasi menunjuk pada proses penyatuan
berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan
identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan
pada ikatan-ikatan yang yang lebih sempit.
b.
Integrasi menunjuk pada masalah
pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat diatas unit-unit sosial yang
lebih kecil yang betanggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat
tertentu.
c.
Integrasi menunjuk pada masalah
menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan
perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
d.
Integrasi menunjuk pada adanya konsensus
terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
e.
Integrasi menunjuk pada penciptaan
tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.
Sejalan dengan definisi tersebut, myron weiner
membedakan lima tipe integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai,
integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku (tindakan integratif).
Integrasi merupakan upaya menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu
masyarakat menjadi satu bangsa.
Howard Wriggins (1996) menyebut adanya pendekatan
atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa.
Kelima pendekatan yang selanjutnya disebut sebagai faktor yang menentukan
tingkat integrasi suatu bangsa yaitu :
1)
Adanya ancaman dari luar
2)
Gaya politik kepemimpinan
3)
Kekuatan lembaga-lembaga politik
4)
Ideologi nasional
5)
Kesempatan pembangunan ekonomi
Sunyoto Usman (1998) menyatakan bahwa
suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila :
1. Masyarakat
dapat menentukan dan menyepapakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan
rujukan bersama
2. Masyarakat
terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki “croos cutting loyality”
3. Masyarakat
berada saling ketergantungan diantara unit-unit sosial yang terhimpun di
dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
2.2
Pentingnya Integrasi Nasional
Masyarakat yang terintegrasi
dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat
merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional
demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa
diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang
diderita, baik kerugian berupa fisik materill seperti kerusakan sarana dan
prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental
spiritual seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan
mental yang berkepanjangan. Disisi lain banyak pula potensi sumber daya yang
dimiliki oleh negara, yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan
pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan
konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai konflik di
dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.
Integrasi masyarakat
yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap
masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi
konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama,
serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan
potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam
masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan
perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila
perbedaan-pebedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang
tepat. Namun apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat
dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu
perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat
berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.
Sejarah indonesia
adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi
sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang desengaja maupun tidak
disengaja, ke arah menyatunya suku-suku tersebut menjadi satu kesatuan negara
dan bangsa. (sumartana dkk, 2001:100)
2.3
Pluralitas Masyarakat Indonesia
Kenyataan bahawa
masyarakat indonesia merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti.
Dengan meminjam istilah yang digunakan oleh clifford geertz, masyarakat majemuk
adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sub-sub sistem yang kurang
lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke
dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. (geertz,1963: 105 dst). Apa
yang dikatakan sebagai ikatan primordial disini adalah ikatan yang muncul dari
perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian
besar berasal dari hubungan kelurga, ikatan kesukuan tertentu, keangootaan dalam
keagamaan tertentu, yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan
masyarakat.
Sedangkan menurut pierre L. Van den
berghe masyarakat majemuk memiliki karakteristik (nasikun, 1993:33) :
a.
Terjadinya segementasi kedalam bentuk
kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu
sama lain.
b.
Memiliki struktur sosial yang terbagi ke
dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer,
c.
Kurang mengembangkan konsensus diantara
para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar,
d.
Secara relatif seringkali mengalami
konflik diantara kelompom yang satu dengan yang lainnya,
e.
Secara relatif integrasi sosial tumbuh
di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi,
f.
Adanya dominasi politik oleh suatu
kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.
Walaupun karakteristik masyarakat majemuk
sebagaimana dikemukakan olehn pierre L. Van berghe sebagaimana diatas tidak
sepenuhnya mewakili kenyataan yang ada dalam mayarakat dalam masyarakat
indonesia, akan tetapi pendapat tersebut setidak-tidaknya dapat digunakan
sebagai acuan berfikir dalam menganalisis keadaan masyarakat indonesia.
Struktur masyarakat indonesia ditandai oleh dua
cirinya yang unik. Secara horizontal masyarakat indonesia ditandai oleh
kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku
bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara
vertikal struktur masyarakat indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan
vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. (nasikun,
1993:28).
Dalam dimensi horizontal kemajemukan masyarakat
indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti suku
bangsa jawa, suku bangsa sunda, suku bangsa batak, suku bangsa minangkabau,
suku bangsa dayak, dll. Tentang berapa jumlah suku bangsa yang ada di
indonesia, ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara para ahli
tentang indonesia. Hildred geertz misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300
suku bangsa di indonesia dengan bahasa dan identitas kulturalnya masing-masing.
Sedangkan skinner menyebutkan lebih dari 35 suku bangsa di indonesia dengan
bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang mencolok
dari jumlah suku bangsa yang disebutkan oleh masing-masing, dapat dikatakan
bahwa masyarakat indonesia adalah masyarakat yang majemuk.
Suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti
bangsa melayu, bangsa jawa, bangsa bugius dan sebagainya. Masing-masing suku
bangsa memiliki wilayah kediaman sendiri, daerah tempat kediaman nenek moyang
suku bangsa yang bersangkutan yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang
meriwayatkan asal-usul suku bangsa yang bersangkutan. Anggota masing-masing
suku bangsa cenderung memiliki identitas tersendiri sebagai anggota suku bangsa
yang bersangkutan, sehingga dalam keadaan tertentu mereka mewujudkan rasa
setiakawan, solidaritas dengan sesama suku bangsa asal. (bachtiar, 1992: 12).
Berkaitan erat dengan keragaman suku sebagaimana
dikemukakan diatas adalah keragaman adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah.
Setiap suku bangsa yang ada di indonesia masing-masing memiliki adat istiadat,
budaya, dan bahasanya yang berbeda satu sama lain, yang sekarang dikenal
sebagai adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Kebudayaan suku selain
terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas
kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni
yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa
sebanyak suku bangsa yang ada di indonesia, setidak-tidaknya sebanyak itu pula
dapat dijumpai keragaman adat istiadat, budaya serta bahasa daerah indonesia.
Disamping suku-suku bangsa tersebut, yang bisa
dikatakan sebagai suku bangsa asli, di indonesia juga terdapat
kelompok-kelompok warga mayarakat yang lain yang sering dikatakan sebagai warga
peranakan. Mereka itu seperti warga cina, arab, dan india. Kelompok warga
masyarakat tersebut juga memiliki kebudayaanya sendiri, yang tidak mesti sama dengan
budaya suku-suku alsi di indonesia, sehingga muncul budaya orang-orang china,
budaya orang-orang arab, budaya orang-orang india. Dan lain-lain. Kadang-kadang
mereka juga menampakkan diri dalam kesatuan tempat tinggal, sehingga
dikota-kota besar di indonesia dijumpai adanya sebutan kampung pecinan, kampung
arab, dan lain-lain.
Keberagaman suku bangsa di indonesia sebagaimana
diuraikan diatas terutama disebabkan oleh keadaan geografis indonesia yang
merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan letaknya
yang saling berjauhan. Dalam kondisi yang demikian nenek moyang bangsa
indonesia yang kira-kira 2000 tahun SM secara bergelombang datang dari daerah
yang sekarang dikenal sebagai daerah tiongkok selatan, mereka harus tinggal
menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Karena ionisasi geografis
antara satu pulau dengan pulau yang lain, mengakibatkan masing-masing penghuni
pulau itu dalam waktu yang cukup lama mengembangkan kebudayaannya
sendiri-sendiri terpisah satu sama lain. Disitulah secara perlahan-lahan
identitas kesukuan itu terbentuk, atas keyakinan bahwa mereka masing-masing
berasal dari satu nenek moyang, dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari
kebudayaan suku yang lain.
2.4
Integrasi Nasional Indonesia
Dimensi Integrasi Nasional
Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi,
yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah
dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan
yang ada antara elite dan massa atau antara pemerintah dan rakyat. Jadi
integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjebatani
perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam
dimensi yang demikian biasa disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi
horisontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan
persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri,
baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama,
perbedaan budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi integrasi horisontal
merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar
kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasa disebut
dengan integrasi teritorial.
Pengertian integrasi nasional mencakup dimensi
vertikal maupun dimensi horizontal. Dengan demikian persoalan integrasi
nasional menyangkut keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta
keserasian hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan latar
belakang perbedaan di dalamnya. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional
indonesia, tantangan yang di hadapi datang dari keduanya. Dalam dimensi
horizontal tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang
berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi
vertikal tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan
massa, dimana latar belakang pendidikan
kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung
berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih
sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga
memberikan kesan bahwa dalam kasus indonesia dimensi horizontal lebih menonjol
dari pada dimensi vertikalnya. (Sjamsuddin, 1989:11).
Tantangan integrasi nasional tersebut lebih menonjol
ke permukaan setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal
maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas
pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai
bagian dari proses demokratisasi yang telah banyak disalahgunakan oleh
kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri, tindakan
mana kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam
masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok.
Bersamaaan dengan itu demontrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak
terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan
anarkis.
Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan
ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda
adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang
diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan
harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap
kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang
tidak ada kebijakan pemerintah yang melayani dan memuaskan seluruh warga
masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat
melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat.
Sedangkan jalinan hubungan dan kerjasama di antara
kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup
berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok
masyarakat dengan pembedaaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya
integrasi dalam arti horizontal. Pertentangan atau konflik antar kelompok
dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama
sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu
dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar
yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan
pencapaian tujuan nasional.
Mewujudkan integrasi nasional indonesia
Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara
berkembang termasuk indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah
masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial
biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan),
jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. (geertz, dalam :
sudarsono, 1982: 5-7).
Di era globalisasi, tantangan itu bertambah oleh
adanya tarikan global dimana keberadaan negara dan bangsa sering dirasa terlalu
sempit untuk mewadahi tuntunan dan kecenderungan global. Dengan demikian
keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar
berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara-bangsa, dan
tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit
seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan
keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat.
Namun demikian harus tetap diyakini bahwa
nasionalisme sebagai karakter bangsa tetap diperlukan di era indonesia merdeka
sebagai kekuatan untuk menjaga eksistensi, sekaligus mewujudkan taraf peradaban
yang luhur, kekuatan yang tangguh, dan mencapai negara-bangsa yang besar.
Nasionalisme sebagai karakter semakin diperlukan dalam menjaga harkat dan
martabat bangsa di era globalisasi karena gelombang “peradaban kesejagatan”
ditandai oleh semakin kaburnya batas-batas teritorial negara akibat gempuran informasi
dan komunikasi. (budimansyah dan suryadi, 2008:164).
Dengan kondisi masyarakat indonesia yang diwarnai
oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat indonesia
menyimpan potensi konflik yang sangat besar, baik konflik yang bersifat vertikal
maupun bersifat horizontal. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak
proklamasi indonesia hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa
tuntutan untuk memisahkan diri. Sedangkan dalam dimensi horizontal, sering pula
dijumpai adanya gejolak atau pertentangan diantara kelompok-kelompok dalam
masyarakat, baik konflik yang bernuansa ras, kesukuan, keagamaan, atau antar
golongan. Disamping itu juga konflik yang bernuansa kecemburuan sosial.
Dalam skala nasional, kasus aceh, papua, ambon, merupakan
konflik yang bersifat vertikal dengan target untuk memisahkan diri dari negara
republik indonesia. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat sebagai konflik antara
masyarakat daerah dengan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. Disamping
masuknya kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di daerah,
munculnya konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan
pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat
dianggap memunculkan kesenjangan antar daerah, sehingga ada daerah-daerah
tertentu yang sangat maju pembangunannya, sementara ada daerah-daerah yang
masih terbelakang. Dalam hubungan ini isu dikhotomi jawa dan luar jawa sangat
menonjol, dimana jawa dianggap mempresentasikan pusat kekuasaan yang kondisinya
sangat maju, sementara hanya daerah-daerah di luar jawa yang merasa
menyumbangkan pendapatan yang besar pada negara, kondisinya masih terbelakang.
Dengan mengacu pada faktor-faktor terjadinya konflik kedaerahan sebagaimana
disebutkan diatas, konflik kedaerahan di indonesia terkait secara akumulatif
dengan berbagai faktor tersebut.
Sejak awal berdirinya negara indonesia, para pendiri
negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai
terdapatnya perbedaan di dalamnya. Artinya bahwa upaya mewujudkan integrasi
nasional indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur
perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama.
Proses pengesahan pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
yang bahannya diambil dari naskah piagam jakarta, dan didalamnya terdapat
rumusan dasar-dasar negara pancasila, menunjukkan pada kjita betapa tokoh-tokoh
pendiri negara (the founding fathers) pada waaktu itu menghargai
perbedaan-perbadaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat indonesia. Para
pendiri negara rela mengesampingkan persoalan perbedaan-perbedaan yang ada demi
membangun sebuah negara yang dapat melindungi seluruh rakyat indonesia.
Sejalan dengan itu dipakailah semboyan bhineka
tunggal ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu adanya.
Semboyan tersebut sama maknanya dengan istilah “unity in diversity:”, yang
artinya bersatu dalam keanekaragaman, sebuah ungkapan yang menggambarkan cara
menyatukan secara demokratis suatu masyarakat yang didalamnya diwarnai oleh
adanya berbagai perbedaan. Dengan semboyan bhineka tunggal ika tersebut segala
perbedaan dalam masyarakat ditanggapi bukan sebagai keadaan yang menghambat
persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan sebagai kekayaan budaya yang dapat
dijadikan sumber pengayaan kebudayaan nasional kita.
Untuk terwujudnya masyarakat yang
menggambarkan semboyan bhineka tunggal ika, diperlukan pandangan atau wawasan
multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan
memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap
kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. (baidhawy.
2005:5). Perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari
kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai. Disini
diperlukan sikap hidup yang memandang perbedaan di antara anggota masyarakat
sebagai kenyataan wajar dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan
untuk berkonflik. Disamping itu perlu memandang kebudayaan orang lain dari
perspektif pemilik kebudayaan yang bersangkutan, dan bukan memandang kebudayaan
orang lain dari perspektif dirinya sendiri. Oleh karena itu multikulturalisme
menekankan pentingnya belajar tentang kebudayaan-kebudayaan lain dan mencoba
memahaminya secara penuh dan empatik sehingga dapat menghargai
kebudayaan-kebudayaan lain disamping kebudayaannya sendiri.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Integrasi berasal dari bahasa
inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi
nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada
pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara
nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat
besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa
dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam
Indonesia secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk
kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga
akhirnya menimbulkan masalah yang baru.
3.2
Saran
Integrasi nasional
sangat diperlukan oleh negara indonesia karena dari integrasi nasional dapat
mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di indonesia, sehingga tidak adanya
konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun
indonesia ini berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi tetap indonesia
adalah negara yang satu yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara
indonesia.
DAFTAR
PUSTAKA
Wibowo, I, 2000, Negara dan Mayarakat : Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina,
gramedia, Jakarta.
Winarno. 2007, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Di
Perguruan Tinggi. Bumi aksara, jakarta.
Buku Panduan
Kewarganegaraan Tahun 2014. Universitas
Sriwijaya. UPT Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.
Diakses pada tanggal 12 februari 2015.
Diakses pada 13
februari 2015
